Russia Baru Dalam Bayang
Over-Managed Democracy[1]
A.
Latar Belakang Masalah
Tanggal
25 Desember 1991 menjadi hari yang meruntuhkan sebuah negara federasi sosialis
yang telah dibangun selama lebih kurang dalam tujuh dasawarsa yakni Uni Soviet
dengan ditandai pengunduran diri presiden Mikhail Gorbachev pada satu hari
sebelumnya. Sebagai negara federasi, Rusia menjadi sebuah negara republik
terbesar yang ada. Sehingga Rusia menjadi negara yang mewarisi kebesaran Uni
soviet.
Memulai
sebagai negara demokrasi baru Rusia menyelenggarakan hajatan pemilihan
pertamanya pada tahun 1996 untuk memilih parlemen atau Duma Negara pada bulan
November, dan memilih presiden pada bulan Juni untuk putaran pertama dan Juli
untuk putaran kedua yang masing-masing akan menjabat selama empat tahun.[2]
Pada pemilu pertama terdapat empat partai dalam pemilihan Duma Negara yakni
Partai Komunis Rusia (KPRF), Partai Liberal Demokrat (LDPR), Partai Rusia Rumah
Kami (NDR), dan Partai Yobloko.
Sedangkan partai yang mengikuti pemilihan preside nada enam partai yang terdiri
dari empat partai yang mengikuti pemilihan Duma Negara selain partai LDPR dan
ditambah dua partai lain yakni Partai Agraria, dan Partai Demokrasi Vybor
Rossii, serta Partai Kekuatan Untuk Rakyat.
Pada
4 Maret 2012 lalu bangsa Rusia telah menyelenggarakan pemilihan umum presiden
yang dimenangkan oleh Vladimir Putin dengan suara yang berhasil diraih adalah
63,5% melalui partai United Russia atau Russia Bersatu.[3]
Kemenangan Putin atas empat lawan politknya yang saling memperebutkan untuk
menjadi nomor satu di Rusia ini menjadi jalan Putin untuk kembali memimpin
Rusia untuk kali ketiga setelah pada tahun 2000 ia memenangi pemilu hingga
tahun 2004 untuk periode pertama dan sampai tahun 2008 diperiode keduanya.
Konstitusi Rusia melarang seseorang untuk menduduki jabatan presiden tiga kali
secara berturut-turut, maka kemenangan Putin ini melegalkan Putin untuk kembali
memimpin Rusia untuk enam tahun kedepan dan mengembalikan jabatanya sebagai
Perdana Menteri (PM) kepada Medvedev yang sebelumnya menjadi presidenya saat ia
menjadi PM.
Pemilah
kepala negara maupun pemerintahan secara langsung merupakan salah satu instrumen
yang harus ada dalam sistem demokrasi karena ia bagian dari demokrasi secara
prosedural.[4] Variabel demokrasi ini
pula membawa terhadap implikasi indikator-indikator yang harus dipenuhi seperti
hak untuk memilih, hak untuk menduduki jabatan publik, bebas dan jujur.[5]
Ketika pemilihan presiden tahun 2012 yang dimenangkan oleh Putin menuai
berbagai kritikan dan tuduhan mengenai penyelenggaraanya yang melibatkan
berbagai macam kecurangan. Belum lagi aksi-aksi yang terus dilancarkan pasca
terpilihnya untuk menolak Putin dan memprotes wewenangnya terhadap media
pemerintah yang pemberitaanya dianggap mengutamakan pemerintah, serta reaksi
pemerintah terhadap para demonstran yang dinilai oleh Human Rights Watch (HRW)
tidak mengutamakan pemenuhan HAM masyarakat.
B.
Pendekatan dan Landasan Konseptual
1.
Pendekatan Elektoral
Demokrasi atau Demokrasi Prosedural
Para pengamat atau para
ilmuan yang banyak berkontribusi dalam pendefinisan demokrasi melihat baik
secara implisit maupun eksplisit ada empat tipe dalam mendefiniskan demokrasi,
yakni pendekatan demokrasi konstitusional, demokrasi subtantif, demokrasi
procedural, dan berorientasi pada proses (process-oriented).[6] Pendekatan
demokrasi konstitusional melihat demokrasi menekankan pada sebuah bentuk maupun
sistem negara seperti monarki, oligarki, repulik atau jenis-jenis lain yang
dipakai. Pandangan sedikit memberikan pembedaan pula terhadap sistem
pemerintahan seperti presidensil atau parlementer, dan sedikit mengindahkan
apakah suatu negara menggunakan sistem federal atau unitari.
Pandangan yang kedua
yakni demokrasi subtantif merupakan pendefinisan demokrasi yang luas dan
komprehensif yang ditawarkan oleh david Held yang menyatukan pandangan liberal
dan tradisi Marxis[7] yang juga disebut otonomi
demokrasi yang mengutamakn substansi seperti self-management (manajemen diri), dan hak-hak manusia (bill of Rights). Dalam arti sederhana
demokrasi substansi melihat pada kondisi dimana sistem politik mendorong rezim
untuk mempromosikan hak-hak manusia, kebebasan individu, keamanan, kesetaraan,
keadilan sosial pertimbangan public, dan resolusi konflik secara damai.[8]
Sebelum membahas
mengenai demokrasi prosedural maka secara singkat perlu kita tahu pendekatan
lain dalam melihat demokrasi yaitu process-oreinted
democracy. Berbeda dari tiga pendekatan, pendekatan ini memandang sekecil
apapun indicator demokrasi harus terus dijalankan demi tercapainya demokrasi
yang memnuhi syarat. Didalamya ada beberapa indicator yaitu: effective participation, voting equality,
enlightened understanding , control of the agenda, dan inclusion of adults.
Keempat adalah
pendekatan demokrasi prosedural yang biasanya digunakan untuk menganalisis
suatu negara demokrasi baru. Pengertian demokrasi prosedural juga boleh kita
katakan sebagai pengertian secara sempit. Para observer menitik beratkan
perhatian terhadap pemilihan (election), menanyakan pemilihan yang kompetitif,
serta keterlibatan individu maupun kelompok sehingga mampu mempengaruhi
kebijakan (preferensi).[9] Freedom House memberikan beberapa
prasyarat negar yang dapat disebut sebagai negara demokrasi procedural yaitu:
1) persaingan, adanya sistem multi partai; 2) hak pilih bagi orang dewasa; 3)
pemilihan yang secara konsisten digelar dengan jaminan kerahasiaan, keamanan, dan
jaminan tiadanya kecurangan dalam memberikan hak suara yang tidak
merepresetasikan sebagai preferensi masyarakat; dan 4) adanya ketersediaan
terhadap media, kampanye politik yang bisa diakses oleh masyarakat dan partai
politik.[10]
Schumpeter berpandangan
bahwa demokrasi secara sedrehana ialah sebuah metode politik, sebuah mekanisme
untuk memilih pemimpin politik.[11]
Bagi Schumpeter demokrasi ialah sebuah sistem untuk memproses konflik dimana
kompetisi untuk mencapai kekuasaan lewat pemilihan umum dan pihak yang kalah
dalam pemilihan tidak merusak rezim. Pemilihan pemimpin ini juga merupakan
bagian dari interpretasi bahwa “kehendak semua” tidak dapat dijalankan karena
sangat utopis sehingga hal yang mungkin untuk diupayakan adalah “kehendak
mayoritas.”[12]
Selain Schumpeter tokoh
lain yang dianggap banyak memberikan kontribusi dalam pendapatnya menganai
indikator-indikator demokrasi dalam mata demokrasi prosedural adalah Robert
Dahl. Indikator-indikator ini akan memudahkan kita bagaimana memahami demokrasi
sebagai sistem politik. Dahl menitik beratkan pada semangat kontes atau
kompetisi dan partisipasi. Preferensi masyarakat juga menjadi perhatian Dahl
dalam kaitanya masyarakat harus memiliki ruang dimana kepentinganya bisa
diupayakan dan dipertimbangkan secara setara dalam pembuatan kebijakan ole
pemerintah. Untuk menciptakan kondisi semacam ini Dahl mensyaratkan adanya
jaminan terhadap kondisi[13]
1) kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, 2) kebebasan
berpendapat, 3) hak memilih dan dipiih, 4) hak menduduki jabatan publik, 5) hak
untuk berkompetisi untuk memperoleh suatu jabatan, 6) tersedianya sumber-sumber
informasi alternative (media), 7) terslenggaranya pemilihan yang umum, bebas,
serta rahasia, dan 8) adanya lembaga yang dapat menjamin agar kebijakan publik
berdasarkan pada prefernsi publik. Pendapat Dahl secara sederhana memberikan
keutuhan demokrasi prosedural dengan konsepsi oposisi atau persaingan yang
terbuka, teratur, bebas, rahasia, dan kebebasan sipil.
Disisi
lain Larry Diamond mengistilahkan secara sederhana apa yang disebut sebagai
demokrasi preosedural dengan berbagai indicator dan syarat-syaratnya dengan
istilah demokrasi elektoral (electoral
democracy). Demokrasi elektoral memberikan definisi konsep ini sebagai
konsep minimalis demokrasi yang melihat pada pentingnya tingkat kebebasan bak
berbicara, pers atau media, berorganisasi atau berserikat guna mendorong
terciptanya iklim kompetisi yang kuat. Demokrasi elektoral yang hanya
mementingkan pemilihan umun akan menimbulkan “kekeliruan elektoralisme.”[14]
Diamond menyebut adanya demokrasi elektoral ketika melihat demokrasi procedural
menurut Schumpeter sebagai standar demokrasi.
Ringaksnya
demokrasi elektoral ialah sebuah sistem konstitusional yang menyelanggarakan
pemilihan umum yang teratur secara terbuka, langsung, yang kompetitif untuk
memilih eksekutif maupun legislatif. Kebebasan individu untuk dapat
berkompetisi sebagai kandidat yang mengusulkan diri sebagai calon pemimpin
maupun untuk memilih calon pemimpin sebagai kebebasan sipil.
2.
Decorative
Democracy dan Over-Managed Democracy
Decorative
democracy atau yang kadang kala disebut sebagai managed democracy ialah suatu sistem politik dalam pemilihan dimana
elit yang merasa enggan untuk menjalankan pemilihan sebagai proses prekondisi
sebelum mencapai kekuasaan berupaya mengkontrol untuk menentukan pemilihan
sehingga hasilnya sesuai dengan harapan.[15]
Decorative Democracy merupakan sebuah sistem kotor yang penuh dengan trik,
dimana didalamnya terdapat indicator-indikator untuk menyatakan sebagai
decorative democracy. Indicator yang digunakan untuk mengukur decorative
democracy antara lain[16]:
1) upaya menghalangi atau menghambat pembentukan partai politik lain, 2) media
digunakan dengan kejam sebagai media untuk mempromsikan mereka dan mencemarkan
atau menyebarkan keburukan oposisi mereka, 3) komisi pemilihan mengabaikan
laporan mengenai kecurangan dalam pelmilihan dan mjustru menghukum yang minor,
dan 4) membuat pemilih partai oposisi merasa bingung atau dengan melakukan
kecurangan pemilihan.
Secara
umum managed democracy ialah upaya seseorang (partai atau rezim) untuk
menciptakan pemerintahan yang mampu mengkontrol hampir semua aspek kehidupan
politik hingga kehidupan sipil.[17]
Karakteristik dari managed democracy ini adalah adanya pengekangan atau
penindasan terhadap aspek-aspek demokrasi seperti media, keluwesan untuk
membentuk atau bergabung dalam organisasi atau kelompok kepentingan, dan
memudar bahkan menghilangnya aspek kebebasan individu atau civil rights.
Diatas
managed democracy, over-managed democracy adakalanya memahami dan menjelaskan
pemerintahan atau rezim seperti hybrid rezim (rezim yang mengkombinasikan
elemen-elemen demokrasi dan autocracy).[18]
Over-managed Democracy (OMD) disebut sebagai sebuah sistem yang memungkinkan
pemerintah untuk menghapuskan sistem kontrol publik dan akuntabilitas
pemerintah dalam mewujudkan preverensi sebagai prosedur negara yang demokrasi.[19]
OMD dipahami sebagai sebuah “tipe ideal” Weberian dimana ketidak hadiran indikator
dan prosedur serta substantive demokrasi sebagai sebuah bentuk yang ideal atau
murni yang menyaring dan menyoroti hal-hal yang perlu (esensial) dalam
pendekatan yang logis oleh sebuah rezim dalam menentukan derajat pemerintahan
di berbagai negara.[20]
OMD
merupakan sistem yang merefleksikan tiga temuan utama dalam rezim Rusia dibawah
Putin yakni sistem ini telah memungkinkan pemimpin Rusia ini untuk memerintah
tanpa pakta non-partisipasi dari sipil dengan menggunakan represi. Kemudian
rezim ini telah melaksanakan kembali sentralisasi yakni pada awal kepemimpinan
Rusia sepeninggalan Gorbachev yang menyimpang dari sistem sosial yang ideal.
Ketiga adalah kemungkinan untuk menciptakan iklim dimana oposisi tereliminasi
dan bahkan terdesak dari kemungkinan untuk menciptakan subtitusi demi
terselenggaranya institusi demokrasi.
OMD
secara tepat menjelaskan bahwa rezim yang berwenang tidak akan benar-benar
menyerah terhadap demokrasi, sehingga ia tidak pula akan menghapus secara
signifikan seluruh aspek utama dari demokrasi. Mereka tidak akan menjadi
otoritarian secara penuh demi menjaga atau memelihara kesinambungan dari rezim
tersebut dengan keuntungan dari sistem demokrasi. Hal ini kemudian
menganalogikan OMD sebagai “ democratic cake” yang mana rezim incumbent akan mereka makan. Inilah
mengapa negara dengan OMD tidak secara seluruh dapat dinyatakan sebagai negara
demokrasi namun terkadang ia dijelaskan sebagai negara hybrid.
Sistem
ini memperlihatkan bahwa sistem para penguasa yang berupaya memperoleh
keuntungan dari sistem demokrasi tanpa melalui pertarungan dalam pemilihan,
rezim ini dipaksa untuk memperhatikan paling tidak opini publik sebagai demos dari demokrasi. Inilah yang
menjadi salah satu landasan mengapa rezim OMD mengambil media sebagai kontrol
opini. Dalam kasus yang nantinya akan
digunakan untuk menjelaskan Rusia dibawah Putin, ada tiga tahapan atau
peringkat control dibawah sistem OMD Putin:[21]
1) sistem presidensial yang kuat menggantikan semua institusi dan aktor
termasuk parlemen, judikatif, bisnis, dan elit regional; 2) negara mengontrol
media, yang mana digunakan untuk membentuk opini public dengan pesan yang sudah
terfilter; 3) sistem pemilihan yang terkontrol yang memungkinkan untuk
melegitimasi keputusan yang dibuat oleh elit politik.
C.
Pembahasan
C.1 Rusia dalam Bingkai Demokrasi Elektoral
Rusia
pada Maret 2012 lalu telah memiliki pemimpin baru setelah pemilihan yang
kesekian kalinya dihelat sebagai tanda adanya kehidupan demokrasi disana.
Pemilihan umum yang menjadi ciri atau indikator hadirnya demokrasi (prosedural
demokrasi) di Rusia adalah buah dari upaya Gorbachev dalam meneyelamatkan soviet
dari keterpurukan ekonomi dan politik akibat korupnya rezim serta bobroknya
birokrasi dengan budaya monolitik yang semakin kuat. Upaya yang digalakan
Gorbachev demi menyelamatkan Soviet dengan kebijakan Prestorika yang diartikan sebagai restrukturisasi atau reformasi
dan kebijakan Glasnot (keterbukaan).
Kebijakan-kebijakan
yang kemudian mengikuti dalam bidang ekonomi adalah sistem keterbukaan pasar,
privatisasi, dan pembebasan harga barang kepada sistem pasar. Dalam bidang
politik kebijakan ini menuai buntut panjang hingga mencapai proses pecahnya Uni
soviet akibat menguatnya gerakan separatisme yang didahului denga kebijakan
desentralisasi. Akibatnya kemudian berujung pada upaya kudeta meski gagal dan
mengantarkan Gorbachev untuk menulis dan menyatakan sendiri pengunduran diri
dari jabatanya sebagai presiden Uni Soviet pada tanggal 24 Desember 1991
setelah sebelumnya ia dihianati oleh demokrasi lewat pembentukan Commonwealth of Independence States atau
CIS.[22]
Dengan pengunduran diri Gorbachev dari kepemimpinanya diatas Soviet memberi
arti bahwa USSR telah runtuh dan meninggalkan republic-republik berdaulat
dengan Rusia sebagai pecahan republik terbesar sekaligus sebagai pewaris
imperium Soviet.
Rusia
berdasarkan konstitusi 1993 menyatakan diri sebagai negara yang menyandarkan
kuasa eksekutif pada seorang presiden yang merupakan “mandor” bagi negara dan
pemerintah, serta yang menjalankan legislasi atau perundang-undangan selain
dari menciptakan dan menjaga terciptanya stabilitas politik.[23]
Masa kepemimpinan seorang presiden adalah empat tahun dalam satu periode
berdasarkan konstitusi 1993, namun mengalami revisi menjadi enam tahun.[24]
Pemilu
tahun 2012 menjadi kemenangan ketiga bagi Vladimir Putin untuk memimpin negara
Federasi Rusia setelah sebelumnya di tahun 2000 hingga 2008 ia memimpin Rusia
dalam dua kali periode. Putin lolos sebagai peserta atau calon presiden setelah
pada pemilihan Duma partainya memperoleh kemenangan beserta empat partai lain
yang memperoleh kursi Duma yakni Gennadiy Zyuganov dari partai Communist Party,
Vladimir Zhirinovskiy dari Liberal Democratic Party, Sergey Mironov dari Russia
Party. Selain dari partai ada seorang pebisnis yang namanya lolos dalam
pemilihan yakni Mikhail Prokhorov dengan mengumpulkan dua juta tanda tangan
untuk registrasi. Sedangkan partai lain didiskualifikasi oleh Central Electoral Commission (CEC)
antara lain oposisi dari partai Yobloko yaitu Grigoriy Yavlinskiy karena lebih
dari 5% tanda tangan yang ia kumpulkan tidak absah[25]
Putin
telah memenangkan pemilihan presiden hari Minggu dengan suara yang sangat
besar, 63.6% dari jumlah suara. Sedangkan saingan terdekatnya ketua Partai
Komunis Gennady Zyuganov, jauh di belakang dengan 17,25 persen suara. tokoh nasionalis
Vladimir Zhirinovsky dan bilyuner Mikhail Prokhorov berada di posisi ketiga
dengan sekitar 7 persen suara, dan Sergei Mironov, berada di urutan terakhir
dengan perolehan 3,7 persen suara.[26]
Secara
prosedural bisa dikatakan bahwa apa yang sedang dilakukan dan dipertontonkan
oleh Rusia kepada dewan dunia akan sistem demokrasi Rusia dengan adanya
pemilihan sesuai yang disebutkan oleh Schumpeter sebagai salah satu indikator
untuk mengidentifikasi suatu negara sebagai negara demokrasi merupakan upaya logis
Rusia. Rusia juga berupaya memperlihatkan sistem demokrasinya melalui sistem
multi partai yang diterapkan dan diharapkan menimbulkan suatu dorongan untuk
berkompetisi lebih fair. Selain dua
indikator tersebut, Rusia dalam upaya menyelenggarakan demokrasi didalamnya
berupaya untuk mendirikan institusi-institusi yang akan memberikan nilai akan
akuntabilitasnya sebagai negara demokrasi semisal lewat pembentukan CEC dan
Golos (pengawas pemilu Rusia), serta melenggangkan hadirnya para pengawas dari
luar sebagai wasit dalam demokrasi Rusia seperti hadirnya Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
Meskipun
secara prosedural demokrasi Rusia berupaya keras untuk mengimplementasikan
nilai-nilai dan syarat-syarat demokrasi lewat pemilu, namun lewat sistem pemilu
yang diikuti oleh Putin khususnya telah menunjukan banyaknya persoalan yang
mengindikasikan bahwa Rusia telah jauh dari demokrasi. Demokrasi yang
seharusnya mengutamakan preverensi masyarakat yang mampu memengaruhi proses
pembuatan kebijakan lewat opini, atau media yang dapat secara akuntabilitas
menjadi alat kontrol terhadap pemerintah maupun sosial sehingga
memberikan informasi secara seimbang, dan oposisi yang kalah terhadap rezim
akan menjadi control terhadap pemerintahan dan akan menunggu hingga pemilihan
selanjutnya secara tenang justru dalam keadaan yang berkebalikan.
Masyarakat pasca
pemilu Desember (pemilu untuk Duma Negara) merasa tidak puas dengan pemerintah.
Banyak aksi dilakukan guna menolak kembalinya Putin dalam pencalonanya menjadi
presiden pada Marert 2012. Masyarakat juga meminta kembali kepada pemerintah
terhadap kebebasan media yang telah diambil alih oleh pemerintahan Putin sejak
tahun 2000 seperti NTV menuai perlakuan represif dari pemerintah. Belum lagi
oposisi yang juga turut dalam aksi-aksi yang menolak Putin lewat penglihatan
mereka atas pemilu yang dinilai tidak bebas dan terbuka (Free and fair) yang telah diindikasi sejak pemilihan Duma Negara
pada Desember tahun 2011.[27]
Golos yang
merupakan badan independen pengawas pemilu setidaknya mendapatkan 3000 laporan
pelanggaran pemilu yang diantaranya dengan adanya praktek Carousel Voting, yaitu praktek pemindahan pemilih dari satu Tempat
Pemungutan Suara (TPS) ke TPS lain untuk memberikan suara lagi lewat muslihat
menggunakan hak pilih warga yang tidak digunakan atau tidak datang dalam TPS.[28]
Menurut laporan
surat kabar The Weeks (5/3/2012)
setidaknya ada tiga cara yang dapat digunakan oleh Putin sebagai tindak
kecurangan yang akan meloloskanya dalam kursi kekuasaan. Ketiga dugaan itu
ialah: 1) pengisian kotak suara, 2) modus “komidi putar” ialah modus yang
serupa dengan yang dipaparkan diatas dimana para pemilih dipindahkan
menggunakan bus ketempat-tempat pemungutan suara secara bergilir, dan 3)
Pengusiran Pemantau Pemilih, dimana dilaporakan sekitar 150 pemantau
dipindahkan dari Moskow. Keterangan mengenai pengusiran pemantau pemilu ini
datang dari keterangan miliuner Mikhail Prokhorov, dimana melaporakan bahwa para
pemantau ini tidak diizinkan masuk ke tempat pemungutan suara dan di dua tempat
bahkan ada yang dipukuli.[29]
Selain
mempertontonkan demokrasi elektoral yang ditandai dengan adanya pemilu yang
teratur secara terbuka, langsung, dan kompetitif dalam rangka memilih anggota
legislative atau Duma Negara dan memilih eksekutif yaitu pemimpin negara atau
presiden. Ada sebuah gelar yang disematkan pada Rusia sebagai negara yang tidak
menjalankan demokrasi secara penuh dengan hadirnya pemenuhan hak-hak dasar
sipil masyarakatnya. Kebebasan individu yang seharusnya dijamin dalam pentas
politik untuk dapat mengusulkan diri sebagai pemimpin maupun untuk memilih
sosok pemimpin yang dianggap akan menerima dengan terbuka pendapat publik.
C.2 Russia: Pergeseran dari
Decorative Democracy Menuju Over-Manage Democracy
Dalam
konteks Managed Democracy indikator-indikator yang ditunjukan rezim Putin
sangatlah jelas seperti adanya upaya menghalangi atau menghambat pembentukan
partai lain dalam hal ini pula menentukan kemulusan sebuah partai untuk melaju
dalam catur politik pemilihan. Hal ini dapat terlihat dalam pemilu Maret 2012
ketika Grigoriy Yavlinskiy dari partai Opposisi Yobloko tidak dapat melanjutkan
pemilihan akibat dari sistem yang tidak mengijikan ia melenggang ke arena
kompetisi karena ia dianggap tidak bertanggung jawab atas lebih dari 5% suara
yang ia dapat. Para kritikus berpendapat bahwasanya kemungkinan Grigoriy
dieliminasi adalah karena kemungkinan dia adalah kandidat oposisi yang jujur
atau dapat dieprcaya.[30]
Rusia
dewasa ini menunjukan kegagalan partai sebagai salurang langsung dari timbale
balik antara pemerintah dan masyarakat dimana peran sistem politik menjadi
kurang signifikan. Medvedev dalam hal ini turut mengambil bagian dalam
menjerumuskan sistem politik dimana ia mengusulkan amandemen yang memungkinkan
partai politik untuk semakin kecil harapan lolos dalam registrasi. Apa yang
dilakukan Medvedev ini merupakan decorative democracy. Upaya yang dialkukan
Medvedev ialah dengan menaikan thresholds
yang tadinya hanya 5 % menjadi 7% yang mana dalam pemilihan parlemen tidak ada
partai yang terkualifikasi.[31]
Inilah salah satu yang diprotes oleh masyarakat Rusia yang menganggap pemilu
legislatif pada Desember 2011 penuh dengan kecurangan. Partai-partai banyak
yang ditolak lantaran dianggap tidak memenuhi syarat seperti threshold.
Sistem
partai yang ketika penulisan dimana sistem demokrasi akan dimulai menempatkan
partai-partai untuk membatasi diri mereka dengan tipis antara peranya sebagai
sebuah aktor tertinggi dalam sistem politik atau berada dalam masyarakat. Tawaran
terbaiknya adalah mereka dapat memasuki parlemen lewat Duma Negara, namun
partai akan dikontrol.[32]
Hal
kedua yang menunjukan bahwa rezim Putin memberikan peluang bagi OMD untuk
menjelaskan apa yang terjadi disana yaitu dengan adanya represi terhadap media
diamana media digunakan sebagai alat untuk memprovokasi dan memberikan
informasi satu arah serta tidak seimbang. Hal ini dapat kita ingat kembali
dimana ketika Putin di tahun 2000 mengambil alih NTV dan berafiliasi dengan
seorang pebisnis yang tidak lain adalah seorang raja media, political operator. Pengendalian media
atas kuasa pemerintah sebenarnya telah dimulai sejak Yeltsin memimpin Rusia
sebelum Putin guna mengontrol pemberitaan mengenai perang Cechnya. Namun Putin
yang sejak 1999 telah bersiap untuk kampanye 2000 telah menggunakan NTV sebagai
senjata untuk menghancurkan rivalnya.[33]
Kemudian Putin menargetkan media MOST yang merupakan media non-pemerintah yang
paling besar yang didirikan dan dimiliki oleh Vladimir Gusinsky meliputi radio
yang berpengaruh. ORT dan RTR adalah media selanjutnya yang diincar oleh Putin.
Boris Berezovsky mendorong Putin untuk maju dalam pamilu 2000. Pada Oktober
2000 dua media ini dibawah Kremlin.[34]
Kemarahan
massa akan sikap Kremlin yang dinilai bertindak tidak fair dalam pemilu ditambah dengan protes masa akan “kejahatan”
pemerintah yang “menyandera” media (NTV) sebagai upaya membersihkan diri dengan
menuduh para demonstran ataupun oposisi melakukan protes karena dibayar[35]
menjadi bukti pemerintahan yang tidak mengindahkan prefernsi rakyat. Adanya
sikap yang represif dan pembungkaman seperti dengan penangkapan aktivis oposisi
Sergei Udaltsov yang ditahan karena ikut dalam aksi menjadi bukti juga
bagaimana Rusia memperlihatkan sistem OMD.
Terma
OMD digunakan untuk menjelaskan peningkatan sentralisasi atau yang disebut
sebagai Verticality of Power.[36]
Selain itu pada tahun 2004 Putin mengambil kebijakan yang mengatur pemilihan
gubernur secara langsung dengan melarang pemilihan gubernur regional secara
langsung. Selain itu Putin juga mengambil kebijakan pengetataan anggaran yang
terpusat dari moskow. Hal ini memunculkan kembali tuduhan terhadap Rusia
sebagai model Hybrid. Keuntungan-keuntungan dari sistem demokrasi yang
memberikan jaminan bagi rezim incumbent untuk meneruskan kekuasaanya dengan
menerapkan sistem dan kebijakan yang mematikan atau mengurangi syarat dan
inikator demokrasi.
Kekuasaan
yang bersifat presidensialisme akan bersifat menggerogoti demokrasi itu sendiri
karena ia bersifat anti-konsensus, mengembalikan sistem politik dengan pola Zero-Sum Game, memberikan fasilitas terciptanya patronase, memihak pada satu
partai, memperlemah eksekutif, dan menciptakan temperatur kontes diantara
eksekutif dan legislatife. Maka kasus Rusia merupakan suatu gambaran peran
sistem presidensial dari sudut negatif.[37]
D.
Kesimpulan
Rusia dengan wajah baru yang hendak ditampakan dalam
percaturan politik dunia sebagai negara demokrasi Baru yang benar-benar baru
(baru sekitar 21 tahun) masih banyak menuai kritikan. Konsep-konsep demokrasi
untuk menjelaskan fenomena Rusia baru menuju demokrasi ini seolah tersebar dari
A hingga Z. Demokrasi di Rusia hitunglah masih seumur jagung. Namun, dunia seakan
tak mau lepas dari memandang bayi besar yang mencoba berjalan dengan kaki orang
dewasa yakni Demokrasi yang dianggap sebagi nilai dan sistem yang sudah lama
ada.
Rusia saat ini masih belum mampu menyelenggarakan
atau mengimplementasikan indikator-indikator sebagai negara demokrasi yang
substansi. Namun, menyimpulkan dari garis besar penejelasan Diamond bahwa
demokrasi sbagai sebuah sistem politik yang menyelenggarakan pemilu secara
teratur, terbuka, dan jujur serta adanya sistem multi partai yang akan
mengantarkan pada proses kontes politik telah terlihat di Rusia. Pemilihan umum
legislatif atau Duma Negara Rusia pada Desember 2011 dan pemilihan umum
presiden pada 4 Maret 2012 menjadi bukti penting telah terlaksananya syarat
demokrasi elektoral dengan adanya pemilihan umum.
Menjelaskan rusia dengan berbagai tindak kontrol
terhadap media, kekuasaan yang terpusat pada presiden dan sistem sentralisasi,
adanya korporasi, sistem partai yang tidak menjamin terciptanya kompetisi yang
sebenarnya, adanya tindakan incumbent untuk melumpuhkan partai oposisi dengan
senjata media, dan lain sebagainya akan mengarahkan kita pada suatu konsep
mengenai over-managed democracy. OMD harus didesain ulang untuk menghadapi
tantangan demokrasi didepan yang tidak mampu diatasi OMD. Rusia bukan berarti
bukan negara demokrasi, namun dengan adanya indikator-indikator yang terbaikan
Rusia akan menghadapi tantangan selama enam tahun mendatang dibawah rezim
Putin.
Daftar Pustaka
Buku
A. Fahrurodji. 2005. Rusia Baru Menuju Dmokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang
Budayanya. Edisi 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Schlager, Neil; dan Weisblatt, Jayne. World
Enciclopedia of Political System and Parties Fourth Edition. New York: Fact
on File. Inc.
Suyatno. 2008. Menjelajahi Demokrasi. Bandung: Humaniora
Tilly, Charless.
2007. Democracy. UK: Cambridge
University Press
Internet
Kozina, Alena. Why
Is Russia Not a Democracy? The Putin Era. Ireland and Europe. Junior
Sophister Business, Economics and Social Studies. Diakses dari
http://www.spr.tcdlife.ie/seperatearticles/xxarticles/ireeuroperussia.pdf
“Oposisi Rusia
Protes Kembalinya Putin Sebagai Presiden” diakses dari
http://www.voaindonesia.com/content/oposisi-rusia-protes-kembalinya-putin-sebagai-presiden-141400813/105711.html
“Polisi Rusia Tangkap Puluhan Demonstran yang
Protes Stasiun TV Pemerintah” dalam http://www.voaindonesia.com/content/polisi-rusia-tangkap-puluhan-demonstran-yang-protes-stasiun-tv-pemerintah-143277866/106285.html
“Tiga
Cara Dugaan Kecurangan Kemenangan Putin” dalam http://international.okezone.com/read/2012/03/05/414/587614/tiga-cara-dugaan-kecurangan-kemenangan-putin
“Vladimir Putin jadi Presiden Rusia untuk
Ketiga Kali” dapat diakses melalui situs http://metrotvnews.com/read/news/2012/03/05/83927/Vladimir-Putin-jadi-Presiden-Rusia-untuk-Ketiga-Kali/7
“Vladimir Putin
Tunjuk Medvedev Jadi Perdana Menteri” diakses dari
www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/05/07/m3nqcv-vladimir-putin-tunjuk-medvedev-jadi-perdana-menteri
Jurnal
Hale, E. Henry; dan
Lipman, Masha. 2010. Overmanaged Democracy in Russia: Governance
Implications of Hybrid Regimes. Carnegie PAPERS Russia and Eurasia Program Number
106 February 2010 This
publication can be downloaded at www.CarnegieEndowment.org/pubs.
Kimagge,
Daniel. 2009. Russia: selective Capitalism
and Kleptocracy. Undermining Democracy 21st Century
Authoritarians. Freedom House June 2009
Nichol, Jim.
2012. Russia’s March 2012 Presidential
Election: Outcomes and Implications. Congressional Research Service
Oversloot, Hans; dan
Verheul, Ruben. Managing Democracy:
Political Parties and The State in Russia. Journal of Communist Studies and
Transition Politics, Vol.22, No.3, September 2006, pp.383–405
Petrov, Nikolay. 2009. Russia’s Over-manage Dmocracy in Crisis. PONARS Eurasia Policy Memo
No. 80 Carnegie Moscow Center September 2009. PONARS Eurasia publications are funded through the International
Program of Carnegie Corporation of New York
Rutland, Peter. Democracy
in Russia: a Tocquevillian Perspective. Forthcoming in
Aurelian Craiutu & Sheldon Gellar (eds.), Conversations with
Tocqueville. The Global Democratic Revolution in the 21st Century, (Rowman
& Littlefield, 2008)
Robinson, Neil.
2003. The Political Russia’s Partial Democracy. Political Studies Review: 2003 Vol 1, 149–166
[1] Ditulis oleh Lisvi Naelati
Fadlillah dalam rangka tugas mata kuliah Politik dan Pemerintahan Eropa jurusan
Ilmu hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Malang 2012.
[2] Fahrurodji, A. 2005. Rusia BAru Menuju Dmokrasi: Pengantar
SEjarah dan Latar Belakang Budayanya. Edisi 1. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia. Hal. 196
[3] Berita yang dirilis pada 5 Maret
2012 dengan judul Vladimir Putin jadi
Presiden Rusia untuk Ketiga Kali. Diakses dari http://metrotvnews.com/read/news/2012/03/05/83927/Vladimir-Putin-jadi-Presiden-Rusia-untuk-Ketiga-Kali/7
[4] Robert Dahl dalam buku Suyatno.
2004. Menjelajahi Demokrasi. Bandung:
Humaniora. Hal. 42
[5] Ibid.
[6] Charless Tilly. 2007. Democracy. UK: Cambridge University
Press. Pg.7
[7] David Held dalam Georg Sorensen.
2003. Demokrasi dan Demokratisasi: Proses
dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah. Terj. Oleh I Made
Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 15
[8] Op.cit.
[9] Charless Tilly. 2007. Democracy. UK: Cambridge University
Press. Pg.7
[10] Piano dan Puddington dalam Ibid.
[11] David Held dalam Georg Sorensen.
2003. Demokrasi dan Demokratisasi: Proses
dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah. Terj. Oleh I Made
Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 14
[12] Suyatno. 2008. Menjelajahi Demokrasi. Bandung:
Humaniora. Hal.41
[14] Op.Cit. 43
[15] Daniel Kimagge. 2009. Russia: selective Capitalism and Kleptocracy.
Undermining Democracy 21st Century Authoritarians. Freedom House
June 2009
[16] Ibid.
[17] Alena Kozina. Why Is Russia Not a Democracy? The Putin
Era. Ireland and Europe. Junior Sophister Business, Economics and Social
Studies. Diakses dari http://www.spr.tcdlife.ie/seperatearticles/xxarticles/ireeuroperussia.pdf
[18] Henry E. Hale, Masha Lipman, dan
.2010. Overmanaged Democracy in Russia: Governance Implications of Hybrid Regimes. Carnegie PAPERS
Russia and Eurasia Program
Number 106 February 2010
This publication can be downloaded for free at www.CarnegieEndowment.org/
pubs.
[19]
Nikolay Petrov. 2009. Russia’s Over-manage Dmocracy in Crisis. PONARS Eurasia Policy Memo
No. 80 Carnegie Moscow Center September 2009. PONARS Eurasia publications are funded through the International
Program of Carnegie Corporation of New York
[20] Henry E. Hale, Masha Lipman, dan .2010. Overmanaged Democracy in Russia: Governance Implications of Hybrid Regimes. Carnegie PAPERS
Russia and Eurasia Program
Number 106 February 2010
This publication can be downloaded for free at www.CarnegieEndowment.org/
pubs.
[21] Nikolay Petrov. 2009. Russia’s Over-manage Dmocracy in Crisis.
PONARS Eurasia Policy Memo No. 80 Carnegie Moscow Center September 2009.
PONARS
Eurasia publications are funded through the International Program of Carnegie
Corporation of New York
[22] Fahrurodji, A. 2005. Rusia BAru Menuju Dmokrasi: Pengantar
SEjarah dan Latar Belakang Budayanya. Edisi 1. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia. Hal. 186
[23] Enciclopecy of Political System and Parties
[24] Vladimir Putin Tunjuk Medvedev
Jadi Perdana Menteri diakses dari www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/05/07/m3nqcv-vladimir-putin-tunjuk-medvedev-jadi-perdana-menteri
[25] Jim Nichol.
2012. Russia’s March 2012 Presidential
Election: Outcomes and Implications.
Congressional Research Service
[26] Hasil pemilihan ini dapat
dijumpai dalam berita dengan kepala judul “Vladimir Putin jadi Presiden Rusia
untuk Ketiga Kali” dapat diakses melalui situs http://metrotvnews.com/read/news/2012/03/05/83927/Vladimir-Putin-jadi-Presiden-Rusia-untuk-Ketiga-Kali/7
[27] Jim Nichol.
2012. Russia’s March 2012 Presidential
Election: Outcomes and Implications.
Congressional Research Service
[28] Lihat dalam “Oposisi Rusia Protes Kembalinya Putin
Sebagai Presiden” diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/oposisi-rusia-protes-kembalinya-putin-sebagai-presiden-141400813/105711.html
[29] Lihat dalam “Tiga Cara Dugaan Kecurangan Kemenangan Putin”
diakses dari http://international.okezone.com/read/2012/03/05/414/587614/tiga-cara-dugaan-kecurangan-kemenangan-putin
[30] Jim Nichol.
2012. Russia’s March 2012 Presidential
Election: Outcomes and Implications.
Congressional Research Service
[31] Nikolay Petrov. 2009. Russia’s Over-manage Dmocracy in Crisis.
PONARS Eurasia Policy Memo No. 80 Carnegie Moscow Center September 2009.
PONARS
Eurasia publications are funded through the International Program of Carnegie
Corporation of New York
[32] Hans Oversloot dan Ruben Verheul.
Managing Democracy: Political Parties and
The State in Russia. Journal
of Communist Studies and Transition Politics, Vol.22, No.3, September 2006,
pp.383–405
ISSN 1352-3279 print=1743-9116
online
DOI:
10.1080=13523270600855795 # 2006 Taylor & Francis
[33] Ibid.
[34] Op.cit
[35] Polisi Rusia Tangkap Puluhan Demonstran yang Protes Stasiun TV
Pemerintah dalam situs http://www.voaindonesia.com/content/polisi-rusia-tangkap-puluhan-demonstran-yang-protes-stasiun-tv-pemerintah-143277866/106285.html
[36] Peter
Rutland. Democracy in Russia: a
Tocquevillian Perspective. Forthcoming in Aurelian Craiutu & Sheldon
Gellar (eds.), Conversations with Tocqueville. The Global Democratic
Revolution in the 21st Century,
(Rowman
& Littlefield, 2008)
[37]Neil Robinson.
2003. The Political Russia’s Partial Democracy. Political Studies Review: 2003 Vol 1, 149–166.
